PRESS RELEASE
Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Bangsa Indonesia (ICT4INA)
Pernyataan Bersama Asosiasi dan Penggerak TIK Nasional:
Usulan Komitmen terhadap Roadmap TIK dan Kriteria Menteri TIK sebagai usaha membangun Kemandirian Bangsa
MIFTA (Muslim Information Technology Association) bersama bersama beberapa asosiasi dan penggerak TIK Nasional yaitu APTIKOM, ASPILUKI, AOSI, FTII, IPKIN, IKTII, MASTEL, MIKTI, dan lain-lain telah bersepakat untuk membuat pernyataan bersama mengenai Usulan Komitmen terhadap Roadmap TIK dan Kriteria Menteri TIK sebagai usaha membangun Kemandirian Bangsa. Dengan pernyataan bersama ini, asosiasi dan penggerak IT di Indonesia akan membantu memberikan arahan pada pemerintah terpilih berikutnya untuk dapat memberikan keberpihakan lebih baik kepada Implementasi TIK maupun kepada pengembangan Industri TIK di tanah air.
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dibuatnya pernyataan bersama ini, yang utama adalah bahwa bidang TIK merupakan alat strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa. Potensi SDM indonesia yang besar merupakan modal dasar untuk membangun kekuatan TIK nasional, sudah saatnya Indonesia dipandang terhormat oleh bangsa lain melalui bidang TIK. Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat memerlukan TIK yang andal serta terencana baik. Disamping itu, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, merupakan pasar TIK yang besar pula. Oleh karenanya, kami memandang kriteria pemilihan Menteri TIK yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zamanya, akan menjadi faktor dalam mempercepat pencapaian solusi TIK Nasional.
Beberapa unsur dalam Roadmap TIK nasional yang harus diwujudkan terutama adalah menjadikan TIK sebagai alat daya ungkit bangsa. Keberpihakan dan perhatian pemerintah untuk bidang TIK yang efektif dan menjadi prioritas utama. Disisi lain, posisi Menteri TIK wajib diisi oleh figur yang visioner dan berpengalaman. Sehingga diperlukan Roadmap bersama yang dapat menjembatani tercapainya tujuan Kemandirian TIK Nasional. Saat ini, arah perkembangan TIK Indonesia sangat bergantung, didominasi dan banyak ditentukan oleh vendor asing, prioritas atas isu-isu TIK nasional yang berkembang saat ini, kurang relevan dengan tujuan membangun kemampuan dan kemandirian bangsa.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan komitmen kepada unsur-unsur dalam Roadmap TIK nasional yaitu: (1) Meningkatkan kompetensi dan keprofesian SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan standar (akademik/industri) yang diakui secara global, (2) Membangun kerangka peraturan (legal/regulatory framework) yang menaungi dan melindungi tercapainya tujuan diatas, (3) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral (wilayah) dalam rangka integrasi sistem informasi layanan publik, (4) Mempercepat pembangunan infra dan supra struktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) negara secara proporsional, (5) Memperlancar proses pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), (6) Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya industri TIK dalam negeri agar mampu bersaing di tingkat global, dan (7) Mendukung berkembangnya pemanfaatan infrastruktur TIK sebagai media komunikasi yang bebas, berakhlak luhur, bertanggung jawab, dan tidak memihak pada kepentingan tertentu serta menjunjung keluhuran budaya bangsa. Indonesia harus mempunyai kedaulatan atas TIK termasuk industrinya, dan membangun kekuatan TIK bangsa yang meliputi Infrastruktur (hardware) dan Perangkat Lunak (software).
Kedepan, kewenangan Menteri TIK sebagai CIO (Chief Information Officer) bangsa, dengan cara menetapkan kebijakan strategis nasional dan melakukan koordinasi lintas organisasi, mewujudkan IT Governance dan memastikan agar instansi pemerintah lainnya tidak secara langsung mengurusi TI. Tetapi melalui koordinasi dengan Menteri TIK. Selanjutnya, konsekuensi yang harus dijalankan adalah membangun industri TIK Nasional, penamaan dan fokus Kominfo (yang lebih cenderung ke fungsi Menteri Penerangan) harus diubah sehingga fokus pada TIK/ICT. Fungsi penerangan (komunikasi tersendiri) lebih baik ditangani oleh Sekretariat Negara, sedang Kementerian TIK akan fokus pada bidang TIK saja, sehingga dalam jangka panjang, jika secara strategis dan teknis sudah bisa dilakukan oleh masing-masing Kementerian, maka Kementerian TIK tidak diperlukan lagi. Bila unsur penting diatas tidak menjadi fokus utama, maka Bangsa Indonesia dikhawatirkan akan makin tertinggal dari bangsa lainnya,
Terkait tujuan di atas, asosiasi dan penggerak IT Nasional mengusulkan kriteria menteri TIK yang seharusnya dipilih yaitu : harus profesional, mempunyai kemampuan melakukan koordinasi dan pengawasan IT untuk lintas sektoral, dapat menanggulangi konflik kepentingan di tingkat strategis, memahami perkembangan dan kondisi TIK Indonesia terkini dan tren global, memiliki kemampuan negosiasi di tingkat nasional maupun internasional, serta mampu berpikir strategis dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Selanjutnya, jika menginginkan mendapatkan dukungan dari komunitas penggiat TIK, maka hal-hal yang disebut diatas perlu dipertimbangkan dengan serius oleh siapapun Presiden/Wapres terpilih nantinya. Dan komunitas serta penggiat TIK Nasional, siap bekerjasama dengan siapapun Presiden/Wapres yang terpilih, demi kemajuan TIK Nasional.
Acara dimulai pada pukul 16:00, dibuka dengan sambutan dari Ketua Panitia, dilanjutkan dengan paparan dari narasumber dan penyempurnaan materi bersama seluruh peserta diskusi dan diakhiri dengan tanya jawab dengan media serta buka bersama dan ramah tamah.
Asih Subagyo
08567386006/081297063008
sekjen[at]mifta.org
Leave a Reply