Menkominfo Mendatang Harus dari Profesional

JAKARTA, (PRLM).- Seiring dengan kian dekatnya hari pencoblosan pemilihan presiden-wakil presiden diikuti terbentuknya pemerintahan baru, masyarakat yang tergabung dalam asosiasi teknologi dan informasi muslim berharap agar posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada kabinet mendatang harus berasal dari profesional.

“Kalau dia orang politik tapi profesional, tidak masalah. Tapi jika dia sudah dia orang politik lalu tidak profesional, itu bahaya,” ujar Ketua bidang Technopreuner Muslim Information Technology Association (MIFTA) Deddy Rahman saat buka bersama pers di Jakarta, Rabu (2/7/2014). Pernyataan tersebut disampaikan MIFTA dengan beberapa asosiasi dan penggerak TIK nasional lainnya.

Deddy mengatakan, Menkominfo harus berasal dari profesional karena persoalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah persoalan teknis. Jika Menkominfo dijabat oleh bukan profesional, sangat mustahil TIK di Tanah Air akan maju.

Dikatakan, Menkominfo juga berperan sebagai Chief Information Officer (CIO), yang mempunyai kemampuan melakukan koordinasi maupun pengawasan TIK untuk lintas sektoral. Serta memahami perkembangan dan kondisi TIK Indonesia terkini dan tren global.

Deddy juga mengharapkan pemerintah yang baru dapat memberikan dukungan kepada TIK di Tanah Air dengan beberapa cara yakni membangun infrastruktur TIK secara proporsional. “Pemerintah yang baru juga harus mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya industri TIK dalam negeri agar mampu bersaing di tingkat global,” katanya.

Menurut Deddy, pemerintah yang baru harus meningkatkan kompetensi dan keprofesian sumber daya manusia di bidang TIK sesuai dengan standar global. “Dua pasangan capres dan cawapres sama-sama menaruh perhatian pada TIK. Jika sudah menjabat kami berharap apa yang disampaikan dapat terwujud,” katanya.

Sementara itu, perwakilan dari Dewan TIK Nasional Prof Suhono Supangkat mengatakan, TIK bisa menjadi alat pengungkit daya saing bangsa. TIK bisa digunakan di segala aspek seperti tata kelola pemerintahan yang baik, perizinan, hingga pendidikan. “Keberpihakan dan perhatian pemerintah di bidang TIK sangat diperlukan,” katanya.(Satrio Widianto/A-147)***

Sumber: Pikiran Rakyat